WAJAH BURUK KEKUASAAN

(Tulisan ini dimuat di Harian Fajar Banten, April 2009)

Dalam politik kita mengenal ungkapan klasik Lord Acton, Politic is a power, Power Tends To Corrupt, politik adalah kekuasaan dan kekuasaan itu cenderung korup. Ungkapan ini terasa sangat relevan terus dalam mengiringi kondisi social politik keindonesiaan. Atau juga seperti yang diungkapan Iwan Fals dalam sebuah lagunya “apakah selamanya politik itu kejam”. Tak ketinggalan juga obrolan-obrolan yang mungkin sering kita dengar dalam keseharian di masyarakat yang banyak mengatakan “sekarang para calon berkampanye dekat dengan masyarakat nanti juga setelah jadi lupa”. Benarkah politik dan kekuasaan itu seperti itu adanya yaitu, korup,kejam, dan sering lupa terhadap rakyatnya.
Ungkapan-ungkapan bernada curiga dan skeptis masih terus membayangi ruang politik dan kekuasaan. Lalu pantaskah kekuasaan itu untuk selalu dicurigai ?. Tidak adakah maksud baik dan kejujuran dibalik kekuasaan?.
Kini, kita telah melewati satu fase pemilu, yaitu pemilu legislative. Ada banyak janji yang bertebaran diseantero negri saat kampanye politik berlangsung menjelang pemilu legislatif kemarin. Mungkin sebagian masih ingat, mungkin juga sebagian telah lupa janji-janji para politisi. Atau bahkan para politisi sendiri juga telah lupa terhadap janji-janji mereka sendiri.
Kita bersyukur pemilu relative berjalan lancar dan damai. Tak ada gejolak yang berarti setelah pemilu. Meskipun banyak kekurangan yang terjadi dan disertai protes disana sini oleh berbagai kalangan. Semoga semua ikhlas menerima hasil pemilu yang telah lewat itu. Meskipun pertanyaan-pertanyaan kecil masih bergelayut disanubari jutaan rakyat Indonesia : adakah perbaikan setelah pemilu ini? Adakah sembako tidak naik lagi? Adakah para pengangguran mendapat pekerjaan? Adakah kemiskinan bisa ditanggulangi?.
Tak mudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak semudah janji-janji yang pernah diucapkan saat kampanye kemarin. Begitu mudah kemarin para politisi berkata tentang kesejahteraan, tentang kemiskinan, tentang sembako murah, tentang pekerjaan, dan lain-lain.
Padahal, saat pemilu tahun 2004 kemarin dan beberapa pilkada yang telah dilaksanakan masih menyisakan janji-janji yang belum terpenuhi. Janji serupa tentang kesejahteraan bertebaran namun janji kesejahteraan yang dulu juga tak juga kunjung tiba. Realisasi memang tidak semudah janji-janji yang diucapkan. Tapi mengapa saat berkampanye begitu mudah nya para politisi berjanji. Bukankah janji adalah hutang dan hutang harus dibayar?.
Tak bisakah saat kampanye para politisi bicara dengan kejujuran dan keterbukaan kepada rakyat bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan yang diinginkan tidaklah mudah dan membutuhkan kerja keras. Namun setelah itu dengan sungguh-sungguh berupaya mewujudkan harapan masyarakat tersebut. Tidak sebaliknya, janji diutamakan realisasi tergantung nanti.
Mungkin setelah pemilu ini para politisi lupa terhadap janjinya. Sebab, setelah ini para politisi akan berkonsentrasi untuk pemilu presiden. Setelah pemilu presiden, datang lagi hiruk pikuk pilkada, dan seterusnya. Politisi kita hanya disibukan dari pemilu ke pemilu dan dari pilkada ke pilkada. Tugas utama sebagai anggota legislatif kerap diabaikan, apalagi untuk memperjuangkan dan mewujudkan janji-janji yang telah diucapkan saat kampanye dulu. Bahkan, seperti kemarin banyak politisi yang lebih mementingkan mempertahankan kekuasaan ketimbang menjalani tugas nya sebagai wakil rakyat. Mereka lebih asyik melakukan kampanye ketimbang menjalankan amanah rakyat yang masih tersisa itu.
Begitulah sifat kekuasaan. Kekuasaan akan digunakan lagi untuk mempertahankan kekuasaan. Ibaratnya dikenyam sekali, ketagihan seterusnya. Maka tidak mengherankan jika banyak orang yang berebut dan berambisi mempertahankan kekuasaannya dengan sekuat tenaga dan dengan cara apapun.

Publik Yang “Terjaga”
Begitulah kekuasaan politik yang kita lihat selama ini. Seolah-olah politik tidak memiliki sisi baik dan niat luhur bagi para pelakunya. Padahal, proses politik sebagaimana proses proses yang dijalani manusia (ekonomi, sosial, keagamaan) merupakan sebuah hal yang tidak bisa dilepaskan pada keberadaan dan kondisi dari lingkungan dimana proses politik itu berjalan dan berkembang. Politik selalu saja didasari atau istilahnya dibatasi oleh kehendak kehendak atau nilai nilai moral dimana nilai itu dipercaya dan dipertahankan kelangsungannya oleh masyarakat itu sendiri. Politik itu juga pada finalnya atau pada tujuan idealnya merupakan sesuatu yang menjadi kehendak dari sebagian besar masyarakat. Mewujudkan masyarakan yang makmur, adil dan sejahtera, merupakan impian dari hampir semua proses politik yang ada dalam dunia manusia.
Sesungguhnya begitu luhur dan agung tujuan dari kekuasaan politik, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang makmur,adil dan sejahtera. Namun realitasnya, suguhan yang disajikan oleh dunia politik dan kekuasaan selama ini terlanjur buruk. Sehingga, politik dan kekuasaan selalu dikonotasikan negatif, dicurigai, dan dianggap tidak pernah punya niat baik.
Buruknya citra politik dan kekuasaan semestinya tidak menjadikan masyarakat apatis, alergi, dan muak. Rakyat boleh kecewa ataupun curiga terhadap politik dan kekuasaan. Karena kekuasaan memang harus selalu diawasi dan dicurigai oleh rakyat. Inilah yang disebut sebagai “Publik Yang Terjaga”. Public yang terus terjaga ialah publik yang senantiasa kritis,curiga,dan selalu mengawasi terhadap persolan-persoalan kekuasaan dan politik tapi tidak apatis dan alergi terhadap politik dan kekuasaan. Public yang terjaga adalah komunitas-komunitas cerdas dan tercerahkan. Ia adalah kumpulan warga yang sadar akan hak-hak politiknya. Ia berpartisipasi dalam politik tidak hanya saat pemilu atau pilkada. Ia terus berpartisipasi dalam setiap proses politik yang terjadi. Ia juga bukan warga yang menggantungkan perubahan lahir dari seorang pemimpin yang dipilihnya. Sebab, perubahan baginya adalah terlahir dari kesadaran kolektif dan kerja keras semua elemen anak bangsa.
Hanya persoalannya, dari manakah kita memulai melahirkan komunitas-komunitas “public yang terjaga” ini. Sebab, komunitas seperti itu akan tumbuh dan lahir ketika rakyat telah mengalami penguatan secara sosial,ekonomi,dan juga politik.
Rakyat tidak boleh terlalu berharap lebih perubahan akan cepat datang dari dunia politik dan kekuasaan. Sebab kekuasaan yang baik itu lahir dari kesadaran dan kebaikan kolektif masyarakat. Sejatinya, perubahan itu lahir dari sisi kultural. Ia adalah hasil pendidikan yang panjang –bahkan melelahkan- namun memiliki implikasi yang kuat untuk membangun kesadaran terhadap masyarakat. Kita dulu berharap peran edukasi itu dilakukan oleh partai politik, namun yang terjadi adalah hanya kampanye politik bahkan terjadi pembodohan politik yang tersistematis.
Kita juga sesungguhnya berharap kepada ulama untuk senantiasa menjaga moral rakyat dan para penguasa. Sayangnya, sebagian dari mereka menjadi bagian dari kekuasaan. Mereka sibuk dengan dunia politik yang mereka geluti itu, bahkan mereka telah berubah menjadi kaum-kaum realis, kaum yang memahami bahwa politik dengan segala macam keburukannya adalah sesuatu yang realistis. Tak ada tempat lagi bagi idealisme. Karena baginya idealisme hanya penghambat jalan menuju kekuasaan.
Kini, kita sangat membutuhkan gerakan-gerakan kultural bergeliat kembali. Membangkitkan kesadaran masyarakat yang telah mulai kehilangan harapan. Membangun kembali kesadaran bahwa perubahan itu tidak akan jatuh dari langit atau diberikan oleh para penguasa secara cuma-cuma dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gerakan kultural ini gerakan yang mampu mengembalikan kepercayaan diri rakyat terhadap kemampuannya sendiri, mengembalikan semangat dan idealisme yang saat ini cenderung hilang. Yaitu, gerakan kultural yang mampu melahirkan pribadi-pribadi yang bersandarkan pada ketuhanan, membangkitkan etos kerja, kedisiplinan, dan kejujuran. Dan saya ragu peran seperti ini akan bisa dilakukan oleh gerakan struktural semacam partai politik an sih. Dan tentu saja peran ini harus dimainkan oleh organisasi-organisasi, tokoh-tokoh, dan seluruh kalangan yang bergerak diwilayah kultural, suatu wilayah yang jauh dari ambisi kekuasaan serta materi dan hanya benar-benar bertujuan untuk mendidik dan membina masyarakat.Wallahu’alam.

DILEMA DEMOKRASI KITA

(Tulisan ini dimuat di Harian Fajar Banten, Januari 2009)

Penganjur demokrasi percaya bahwa demokrasi adalah system terbaik didunia ini. Begitupun dengan kalangan yang pernah merasakan system otoritarianisme, demokrasi adalah surganya kebebasan. Ekspresi politik dari spectrum manapun tak bisa dihalang-halangi. Yang dahulu dilarang kini semua bebas bersuara lantang, bahkan berteriak sampai serak sekalipun. Tapi demokrasi yang dianggap sebagai surga ini bisa menjadi neraka yang bisa membakar penghuninya. Demokrasi yang awalnya membahagiakan, semakin lama menunjukan wajah yang meyeramkan dan menakutkan. Demokrasi bak monster yang setiap saat siap menelan siapa saja yang tak siap mengikuti irama demokrasi saat ini.
Demokrasi yang kita harapkan mewarnai perjalanan social politik keindonesiaan masa kini adalah demokrasi substansial. Demokrasi yang memberikan kebebasan namun penuh tanggung jawab, demokrasi yang mencerdaskan rakyatnya, demokrasi yang menjadikan para politisi menjadi negarawan, dan yang lebih penting adalah demokrasi yang mampu mensejahterakan rakyatnya.
Namun sejak lahirnya demokrasi di negri ini, demokrasi baru berjalan sebatas procedural. Demokrasi yang hadir hanya hiruk pikuk dari pemilu ke pemilu dan dari pilkada ke pilkada. Sementara, dari pesta politik (pemilu) itu tak juga memberikan titik terang perbaikan, malah harapan perbaikan itu semakin hari semakin tenggelam ditelan hiruk pikuk perebutan kekuasaan para elit dan pemilik modal.
Pemilu dan pilkada yang diharapkan menjadi sarana untuk memilih pemimpin yang mampu memberikan harapan perubahan dari waktu ke waktu semakin membosankan. Rakyat mulai bosan, memilih tapi tidak membawa perubahan. Rakyat mulai jengah, memilih tapi janji politik tidak pernah direalisasikan.
Hiruk pikuk politik kita menjadi gila. Partai tidak lagi menjadi sarana rekrutmen politik calon-calon pemimpin yang memiliki kredibilitas moral dan kompetensi. Partai terhegemoni para pemilik modal (kapitalis) dalam menentukan siapakah yang akan dicalonkan menjadi Bupati, Walikota, Gubernur, Presiden, dan Anggota Legislatif.
Akhirnya, kini rakyat pun ikut menjadi ‘gila’, siap memilih asal ada sembako, kaos, duit, dan logistic lainnya. Perilaku ini muncul karena diajarkan oleh para pemimpin nya yang merupakan produk dari partai politik. Padahal semestinya, peran partai politik itu mencerdaskan bukan melakukan pembodohan politik. Berat rasanya berharap perubahan itu dari partai politik. Dunia politik adalah dunia abu-abu, percampuran antara idealisme dan pragmatisme. Bahkan kini semakin teridentifikasi hampir semua partai politik mengidap penyakit pragmatisme ini.
Mungkin menyebut hampir semua partai teridentifikasi virus pragmatisme ada yang menganggap berlebihan. Namun, anggapan ini muncul karena rakyat selalu disuguhi dagelan politik yang membingungkan. Besok mengkritik, besoknya lagi memberi dukungan. Kemarin tidak setuju terhadap suatu kebijakan, sekarang menyatakan setuju. Kata orang politik “inilah politik, tak ada kawan dan lawan abadi”. Tak salah memang, tapi rakyat dibuat bingung, padahal rakyat membutuhkan konsistensi dalam bersikap dari para pemimpin nya.

Demokrasi Pasar
Demokrasi kita kini tak ubahnya seperti system ekonomi pasar. Pemerintah atau institusi memiliki peran yang kecil, bahkan terhegemoni oleh para pemilik modal (pelaku pasar). Partai politik pun kini tak ubahnya ibarat produk yang bebas diperjualbelikan oleh siapa saja. Ideology yang melekat pun mengalami deficit secara perlahan. Ideology atau identitas yang dimiliki partai tak lagi penting untuk dilanjutkan. Yang penting dalam pemilu atau pilkada bisa menang, meskipun calon pemimpin maupun calon wakil rakyat yang diusung dari latar belakang apapun. Partai politik saat ini menjajakan secara bebas untuk mengahantarkan seseorang menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Siapa saja boleh mengajukan diri lewat partai. Artis ataupun petualang politik silahkan saja, yang penting punya uang dan popularitas, tak peduli masalah kompetensi dan kredibilitas.
Fenomena inilah yang disebut oleh saudara Fitron Nurikhsan dalam tulisannya di Fajar Banten (16/10/2008) sebagai Era Individual. Factor partai tak lagi menjadi penting. Ia tergerus oleh arus kompetisi demokrasi pasar yang membuat partai telah terhegemoni oleh individu-individu yang dapat memenuhi selera pasar. Dalam system demokrasi seperti ini, uang dan popularitas menjadi raja. Sebab, system politik kita sangat berbiaya tinggi (high cost), karena untuk kampanye, partai butuh logistik untuk memasarkan calon dari partai tersebut. Selain logistik untuk kampanye, partai atau calon pemimpin juga kerap mengalokasikan dana untuk sekedar tanda jadi dengan para pemilih berupa uang, sembako, kerudung, dan yang lainnya. Jadilah politik kita menjadi Politic Transaksional.
Pemilu 2009 nanti juga akan menjadi pertarungan individu-individu. Apalagi sistem politik kita sekarang ini mengalami perubahan dari semi terbuka menjadi terbuka murni setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan untuk menetapkan perolehan kursi berdasarkan suara terbanyak. Nomor urut tidak lagi menjadi patokan.
Masyarakat yang memilih karena faktor partai akan berkurang. Uang, popularitas, kekerabatan, dan faktor keluarga akan menjadi trend perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya pada pemilu 2009 nanti. Lihatlah caleg-caleg yang bermunculan, dari kalangan artis, pengusaha, dan tokoh-tokoh lokal. Meskipun secara pengalaman politik, kompetensi kedewanan, dan skill kepemimpinan sangat minim. Namun, caleg yang seperti itu sangat potensial menyumbang suara yang signifikan bagi partai.

Jalan Sosial
Ada sebagian kalangan melihat fakta demokrasi yang tumbuh begitu karut marut ini menginginkan kembali kepada sistem lama. Lebih tenang dan aman katanya. Tapi untuk kembali kepada sistem masa lalu tentu saja bukan suatu kemajuan. Kita saat ini hanya perlu berhenti sejenak untuk merenungi sejauh mana perjalanan keindonesiaan kita. Era transisi dari otoritarianisme menuju demokratisasi memang memiliki dua sisi, sisi baik dan sisi buruk.
Kita mungkin pesimis terhadap politik serta institusi-intitusi politik yang ada untuk bisa mewujudkan perubahan. Tapi, kita harus tetap optimis menatap masa depan. Sejatinya perubahan bisa dilakukan lewat jalan lain, yaitu jalan sosial. Sejatinya, perubahan yang sukses, transisi menuju demokrasi yang berhasil, adalah perubahan yang berbasiskan publik. Untuk itu yang dapat ditempuh adalah jalan sosial, yaitu memperkuat gerakan-gerakan sosial guna membangun dan terus menguatkan publik. Yakni, dengan cara membangun dan menguatkan segmen-segman masyarakat yang tahu benar hak-hak mereka dan berjuang secara pro aktif untuk membuat hak-hak itu tegak serta melawan atas pelanggaran atas hak mereka.
Menurut Eep Saefulloh Fatah dalam buku nya Membangun Indonesia Dengan Amal , jalan sosial bisa dilakukan dengan beragam cara. Bisa sendirian : setiap orang menjadikan dirinya sebagai bagian dari “publik yang terus terjaga”. Bisa lewat penguatan organisasi-organisasi komunitas, karena organisasi merupakan modal sosial bagi demokrasi. Bisa melalui cara-cara institusional, melalui demokratisasi institusi-institusi pendidikan misalnya. Dan tentu saja bisa melalui penguatan gerakan dan jaringan publik. Wallahu’alam.

PEMIMPIN ATAU KARAKTER SOSIAL BARU?

(Tulisan ini dimuat di Harian Fajar Banten 22/09/2008)

Merenungkan keadaan dan kondisi bangsa memerlukan sistem berfikir yang sistemik. Tak mudah memang mengidentifikasi persoalan kebangsaan yang karut marut ini. Antar masalah satu dan yang lainnya saling berkaitan satu sama lain. Sejak krisis ekonomi dan moneter satu dasawarsa silam, bangsa Indonesia belum berhasil lepas dari jerat masalah yang kini menjadi benang kusut krisis nasional multidimensional. Krisis ekonomi, politik, moral, dan budaya menjadi lebih mendalam. Perubahan yang sangat cepat, tatanan demokrasi yang belum mantap, arus globalisasi yang diawali dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, program pemulihan krisis yang belum tuntas diikuti pergantian pemimpin yang relatif cepat. Sementara tuntutan demokrasi, otonomi daerah dan kebebasan pers membuat pengelolaan negara tidak semudah yang dibayangkan. Sementara tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat masih tergolong sangat rendah.
Persoalan-persoalan diatas adalah pekerjaan berat bagi pemimpin yang akan lahir pada pemilu 2009 nanti. Situasi serba pelik ini, ditambah pula dengan kondisi psikologis rakyat yang tengah diserang penyakit putus asa (despair) dan rasa cemas (anxiety) diakibatkan ketidakpastian rakyat akan masa depan mereka disebabkan krisis yang tak henti-hentinya menerpa. Sedangkan para pemimpin, lembaga politik, dan elit-elit politik semakin menunjukan perilaku yang tidak memberikan titik cerah dan semakin memburamkan masa depan.
Menjelang pemilu 2009, partai politik , para calon anggota legislatif, dan kandidat presiden, kembali menjajakan perubahan kepada rakyat. Ada kandidat yang masuk kategori tua ada juga yang mengaku dari kalangan kaum muda. Yang tua merasa memiliki pengalaman untuk memimpin bangsa, sedangkan yang muda merasa saatnya pemimpin baru dan muda yang menjadi pemimpin bangsa karena pemimpin tua dianggap gagal.


Pemimpin
Penjelasan yang paling sederhana dan bisa dinalar dengan mudah adalah adagium bahwa “pemimpin adalah produk masyarakatnya”. Pemimpin nasional adalah cermin dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perlakuan rakyat terhadap pemimpinnya adalah refleksi sikap budaya itu.
Kita sungguh cukup prihatin dengan realitas politik dewasa ini. Apatisme politik masyarakat berubah menjadi pragmatisme yang akut. Dalam memilih pemimpin nasional maupun daerah, transaksi politik lebih dominant ketimbang nilai-nilai substantive kepemimpinan. Realitas seperti ini muncul disebabkan selama ini para pemimpin, elit politik, dan partai politik tak pernah membuktikan janji politik setelah terpilih.
Oleh karenanya pemimpin yang akan lahir pada pemilu 2009 nanti tidak lepas dari budaya dan karakter kejiwaan yang kini dianut mayoritas rakyatnya. Jika rakyat nya masih memiliki karakter-karekter korup, maka pemimpin yang dihasilkan tidak akan jauh dari itu. Pemimpin baru dengan semangat dan karakter baru yang progresif yang kita harapkan akan mampu membawa perubahan, mungkin hanya akan jadi mimpi.
Tentu kita prihatin, ditengah harapan sebagian besar rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah memiliki pemimpin hasil dari pemilu. Di sisi lain, rakyat semakin pragmatis dan apolitis. Transaksi dengan pendekatan pragmatis lebih dipilih oleh sebagian besar masyarakat, ketimbang benar-benar melihat partai atau kandidat yang benar-benar tulus untuk memperjuangkan rakyat. Perilaku seperti ini muncul akibat ketidakmampuan para partai politik, elit politik, dan para pemimpin yang selama ini telah diberi kepercayaan oleh rakyat dalam memenuhi harapan public. Sebagian besar rakyat juga saat ini tidak lagi percaya terhadap pilkada atau pemilu untuk menyelesaikan krisis dan mampu memenuhi harapan-harapan rakyat.
Jadi, pemimpin tua atau pun pemimpin muda yang akan memimpin bangsa ini tentu akan sangat berbanding lurus dengan karakter umum pemilihnya yang saat ini cenderung pragmatis, kehilangan nurani, deficit kejujuran, mudah dibeli, dan bermental korup.


Ratu Adil
Lantas, apakah harapan rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas yang akan mampu menyelesaikan krisis tidak akan kita dapatkan pada pemilu 2009 nanti?. Mungkin kita, dan sebagian besar rakyat sedang menanti pemimpin besar itu. Bahkan kita cenderung mengharapkan pemimpin yang serupa dengan Supermen atau Ratu Adil yang mampu menyelesaikan krisis secepat kilat.
George McTurnen Kahin, pernah mengingatkan, bahwa tak tergantung pada diri sendiri dan senang meminta orang lain –orang besar atau pemimpin- untuk menyelesaikan perkara kita, merupakan penyakit jiwa yang diderita bangsa ini. Ketika disergap krisis dan kesulitan, orang Indonesia sangat mudah untuk mencari “pegangan ke atas”. Semakin rumit masalah yang dihadapi, maka semakin besar kecenderungan untuk menunggu datang nya orang besar, messiah, ratu adil, penyelesai segala perkara.
Ketika mitos ”Ratu Adil” (messianism) masih mengontrol alam bawah sadar budaya masyarakat kita dalam memilih pemimpin, maka pemimpin dipaksa menjadi “setengah dewa” yang tercerabut dari bingkai kemanusiaannya. Atas nama kharisma, harapan setinggi langit disandangkan kepadanya. Maka, siapa menabur harapan akan menuai kecewa. Itulah yang terjadi, ketika aspek kemanusiaan dari seorang pemimpin muncul saat rakyat terbangun dari mimpi, bersama kesadaran kehidupan ekonomi dan politik harian yang tak kunjung sesuai harapan. Kesadaran itu umumnya datang terlambat. Sang pemimpin sudah terlanjur jauh melenceng, dan kenyataan sudah semakin jauh dari harapan. Borok pemimpin sudah menjadi nanah yang menjijikan. Ratu Adil sudah berubah menjadi “Buto Ijo”, yang caci-maki dan sumpah-serapah pantas dilontarkan kepadanya.
Oleh karenanya, yang kita butuhkan kedepan menurut Alvin Toffler adalah bukanlah terciptanya seorang superman yang ideal, suatu spesies pahlawan baru yang melangkah ditengah-tengah kita, akan tetapi adalah suatu perubahan yang dramatis di dalam unsur tabiat yang terdapat secara meluas pada masyarakat- bukan manusia baru, tetapi suatu karakter social yang baru. Oleh karena itu, tugas kita bukanlah mencari “manusia” legendaris itu, akan tetapi mencari unsur tabiat yang kiranya akan disanjung oleh peradaban hari esok.
Lalu karakter social apa yang mesti dimiliki oleh pemimpin dan rakyat Indonesia kedepan?. Karakter social yang baru itu mungkin bukanlah hal-hal baru, bisa jadi ia adalah karakter yang sesungguhnya sudah melekat pada manusia Indonesia, namun saat ini tertutupi oleh karakter-karakter negative yang berkembang pada kejiwaan manusia Indonesia.
Jadi, Indonesia kedepan adalah Indonesia yang bukan hanya dipimpin oleh pemimpin baru. Pemimpin baru hanyalah sebuah celah dari mana secercah kecil cahaya dari luar bisa menerabas masuk ke dalam ruangan kita yang gelap. Akan tetapi yang kita harapkan dan yang mesti kita bangun adalah lebih dari itu yaitu terciptanya suatu karakter social yang baru yang dijiwai dan menjadi karakter social masyarakat Indonesia. Karakter itu adalah cinta Tuhan, jujur, disiplin, peka social, pekerja keras, bertanggungjawab, dan anti korupsi.
Tak akan pernah ada perubahan dan demokrasi yang dihadiahkan oleh pemimpin. Tak ada masa depan yang dibangunkan oleh pemimpin, sebesar apa pun ia. Kita lah yang mesti membangun masa depan itu. Demokrasi dan perubahan selalu merupakan hasil pertarungan yang melibatkan keringat kita sendiri.
Oleh karena nya, tanpa pembangunan karakter sosial, barangkali kita akan tetap kesulitan mendapatkan pemimpin Indonesia yang memiliki kapabilitas (kompetensi) dan memiliki kredibilitas moral. Itulah mengapa masa depan Indonesia laksana lorong panjang yang menganga tanpa jelas menuju ke mana. Wallahu’alam

KECEMASAN DI HARI KEBANGKITAN

Mei ini kebangkitan nasional memasuki usia satu abad, sekaligus juga bertepatan dengan peringatan reformasi yang memasuki satu dasawarsa. Dua momentum penting ini beriringan dibulan Mei ini. Dua momentum ini diharapkan menjadi tonggak untuk mengembalikan harapan kebangkitan bangsa ini. Namun kebangkitan menjadi makna yang paradoks jika kita dihadapkan pada kenyataan yang terjadi dimasyarakat.

Momen kebangkitan semestinya menjadi sarana untuk menghadirkan kebangkitan dalam jiwa rakyat dengan membangun harapan dan kepastian akan masa depan. Namun , hari kebangkitan malah menjadi momen kecemasan rakyat atas nasib dan masa depan mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ditengah keterpurukan di berbagai sektor dan daya beli masyarakat yang semakin rendah, pemerintah malah membuat kebijakan menaikan harga BBM.

Masyarakat kini telah terjangkit penyakit rasa cemas (anxiety) dan putus asa (despair). Kecemasan bermula dari ketidakpuasan terhadap situasi yang sedang berlangsung, dan kekhawatiran menyongsong masa depan yang serba tak pasti. Krisis dan tekanan yang silih berganti memburamkan pandangan, dan mengubur harapan yang tersisa.

Para buruh masih merasa cemas akibat kebijakan UMR yang tak kunjung naik, dan sistem kontrak serta kebijakan outsourcing yang sangat merugikan para buruh. Para petani tak lagi menikmati panen raya karena harga gabah tak kunjung manusiawi. Masyarakat lainnya di liputi rasa cemas akibat kenaikan harga-harga yang tiap hari terus menerus merangkak naik. Situasi ini serba tak terkendali dan semakin memburamkan masa depan.

Kebangkitan nasional dan reformasi seolah seolah hanya menjadi eforia pesta tanpa makna. Sebagian merayakannya dengan berdiskusi, melakukan kirab budaya, konser musik, sebagiannya lagi dengan berdemonstrasi. Namun, ia tak juga mengembalikan harapan yang belakangan ini sedang kembang kempis. Kecemasan dan putus asa kini telah menjangkit diulu hati sebagian besar rakyat negeri ini.

Baca atau lihatlah di media kita, berapa banyak orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena mengalami putus asa dalam kehidupan. Mereka tak lagi kuat menanggung beban hidup yang kian menghimpit. Ada pedagang gorengan di Pandeglang, Banten yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena pendapatannya tak juga kunjung naik dari menjual gorengan, sedangkan harga-harga kebutuhan pokok terus merangkak naik.

Atau juga kisah Teguh, seorang anak SD yang akhirnya memilih bunuh diri, sebab ia mesti menahan lapar tiap hari. Sampai akhirnya sakit yang datang terus-menerus membuat Teguh putus asa. Ia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di rumah neneknya yang sepi dan dingin. Tidak ada secarik kertas, tidak ada pesan pendek lewat ponsel, tidak ada ucapan selamat tinggal. Teguh tidak meninggalkan catatan kepada para perumus kebijakan di negeri kita ini dan juga tidak mengirim pesan kepada para elite yang sedang bertempur memperebutkan kekuasaan. Tetapi Teguh telah memberikan simbol protes yang amat kuat kepada kita semua yang lupa terhadap nasib seorang anak miskin seperti dia. Teguh telah menjadi wakil bagi jutaan anak seperti dia. Anak-anak yang bisa saja frustrasi dan putus asa dan kemudian mengambil jalan pintas seperti dia.

Ironisnya, para elit pemimpin negeri ini tak kunjung sadar dengan situasi serba pelik ini. Sejatinya mereka memberikan perhatian penuh kepada rakyat yang saat ini merasakan kecemasan yang mendalam, namun mereka masih menyibukan dirinya pada konflik internal partai dan persiapan pemilu 2009.

Seolah-olah pekerjaan utama para pemimpin dan elit negeri ini bukan untuk mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat, melainkan menjauh dari rakyat. Jika rakyat ada didesa, mereka lari menjauh ke kota. Jika rakyat ke kota, mereka akan menjauh ke dalam ruangan. Jika rakyat kelaparan, mereka sibuk kekenyangan. Jika rakyat menangis karena harga-harga merangkak naik, mereka tertawa sambil naik mobil keluaran terbaru.

Permasalahan

Kita sebagai suatu bangsa mengidap permasalahan–permasalahan yang begitu berat, baik secara individu maupun kolektif. Budayawan Koentjaraningrat menyebut kita mengidap budaya “menerabas”, budaya potong-kompas, budaya miopis (rabun dekat). Ingin cepat sukses, kaya, atau berkuasa dengan usaha sedikit, dan kalau perlu tabrak aturan. Tak mampu melihat masa depan yang jauh, paling banter melihat dalam periode “lima tahunan”. Budaya “menanam jagung” yang tiga bulanan, ketimbang budaya “menanam jati” yang harus menunggu puluhan tahun. Budaya “jalur cepat” menuju sasaran, kalau perlu melangkahi kepala orang. Budaya selebritis instan yang ingin populer dalam sekejap. Atau, budaya “satu hari untung beliung”. Penyakit kronis yang kita idap adalah kurang menghargai mutu, memburu rente dalam ekonomi, politik uang dalam kekuasaan, gelar palsu dalam pendidikan, barang tiruan dalam perdagangan, serta budaya judi di kampung-kampung. Dalam budaya pragmatis dan hedonis itu, ideologi tak mendapat tempat, idealisme hanya tersisa di pojok-pojok sempit ruang kuliah atau kelompok diskusi publik.

Permasalahan bangsa ini menjadi begitu kompleks dan berkembang kumulatif, makin lama makin menumpuk dan memuncak, sehingga akhirnya kita sebagai suatu bangsa tak bisa lagi mencari jalan keluar. Akhirnya bangsa ini mengidap permasalahan-permasalahan serius baik secara individu maupun secara kolektif. Permasalahan pertama bersifat psikologis, yakni merajanya rasa cemas (anxiety) dan putus asa (despair). Kedua bersifat psikososiologis yaitu sifat hina dan malas. Ketiga bersifat sosioantropologis yaitu sifat jiwa pengecut dan kikir. Dan yang keempat besifat ekonomi politis, yaitu jeratan utang dan dominasi kekuatan asing .

Penutup

Dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang masih menjangkiti bangsa ini. Momen kebangkitan ini mesti dijadikan sebagai sarana perenungan kita semua. Merenungkan masalah bangsa memerlukan kearifan dan menghendaki disiplin berpikir sistemik. Tak ada satu pun persoalan bangsa yang terlepas kaitannya dari persoalan lain. Hubungan antar perkara itu dapat bersifat positif (membawa perbaikan) atau negatif (memperparah keadaan). Karena itulah kecermatan bekerja dan keluasan wawasan pada segenap komponen bangsa dihajatkan. Jangan sampai para pemimpin bangsa terjebak pada sikap parsial atau sektoral, bukan memecahkan keseluruhan masalah, malah menanam bom waktu yang suatu saat bisa meledak dengan dahsyat.

Oleh karenanya sebagai bangsa yang beriman, kita patut menyimak dan menghayati kembali doa yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. Doa itu bermakna: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa cemas dan putus asa, aku berlindung kepada-Mu dari sifat hina dan malas, aku berlindung kepada-Mu dari jiwa pengecut dan kikir, aku berlindung kepada-Mu dari jerat utang dan dominasi orang lain” (HR Abu Dawud).

Dalam momen kebangkitan ini juga, bangsa ini perlu kembali menata cara pandang, membiakkan mimpi, memfokuskan masa depan, membangun gairah dan militansi, serta menancapkan cita-cita besar yang hidup dan terasakan di dalam hati. Sehingga energi bangsa ini tidak terbuang dalam gerak chaotic melingkar, namun mengalir sinergis dan fokus. Untuk itu, kita butuh kehangatan ideologi. Tanpa ideologi manusia hanya berlari mengejar peradaban materi, namun hampa dalam aspek emosi dan spirit. Secara kolektif jadilah kita bangsa yang adem-ayem, miskin romantika —negara besar, namun dipenuhi dengan manusia kerdil yang tidak punya obsesi.

MASA DEPAN PARPOL ISLAM

(Tulisan ini di muat di Harian Fajar Banten 02/05/2008)

Seringkali kita mendengar orang yang mengatakan bahwa politik itu kotor, penuh dengan muslihat, penuh kebohongan dan kemunafikan. Dunia politik adalah dunia kepura - puraan. Disana tidak ada kesejatian yang ada hanyalah kepentingan. Makanya muncul adagium dalam politik kita bahwa tidak ada musuh atau kawan abadi yang ada hanyalah kepentingan abadi.

Kalau memang politik itu demikian adanya, maka alangkah jahatnya kahidupan politik itu. Dan sepertinya memang peformansi yang ditunjukan oleh para politisi kita demikian adanya. Sesungguhnya peran agama dalam hal ini islam sangat penting dalam rangka membingkai politik dengan moralitas . Namun yang jadi persoalan adalah, masih banyak yang menganggap bahwa politik tidak berkaitan dengan islam, sehingga yang terjadi adalah praktik - praktik politik machiavellistik yang digunakan walaupun oleh orang islam. Akhirnya, perilaku politik yang sering kita tonton adalah penipuan, kepura - puraan, ketidak jujuran, intimidasi, suap, manipulasi dan sejenisnya, dianggap sebagai hal yang biasa dalam berpolitik. Karena konsep politik Machiavelli adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Dalam Islam, pandangan bahwa politik tidak berkaitan dengan islam jelas ditentang. Karena islam juga memandang bahwa politik merupakan bagian dari islam. Yang tentunya islam coba ingin mewarnai dunia politik dengan moralitas yang diajarkan oleh islam itu sendiri. Sedangkan dalam islam tidak menghalalkan cara - cara berpolitik yang kotor.

Namun, mengapa ada suatu pandangan pada sebagaian masyarakat bahwa dunia politik itu sangat kotor padahal partai politik islam dan politisi islam sangatlah banyak yang juga menjadi politisi?. Tentu ada yang salah dengan apa yang ditunjukan oleh para politisi islam ini dengan doktrin - doktrin agama tentang moralitas politik. Ternyata, islam sebagai agama moral belum sejalan dengan moralitas yang ditunjukan oleh para politisi islam dikancah perpolitikan dinegri ini.

Peran Partai Politik Islam

Era reformasi membawa arus perubahan besar peta perpolitikan nasional. Hal ini ditandai dengan kebebasan berpolitik. Dimana hak - hak rakyat yang selama bertahun - tahun yang diberangus oleh orde baru menemukan kebebasannya, termasuk kekuatan politik islam. Hal itu ditandai dengan banyak para cendikiawan, tokoh - tokoh islam, ulama mendirikan partai politik baik yang berbasis islam maupun nasionalis.

Paska pemilu 1999 menjadi satu momentum penting bagi bangsa ini bahkan umat islam untuk bisa memperbaiki kondisi bangsa yang amat akut masalahnya. Harapan besar pemilu digantungkan kepada partai politik guna pencapaian konsensus yang relatif mudah diantara berbagai kekuatan dalam masyarakat mengenai urgensi pemilu sebagai solusi bagi persoalan besar yang dihadapi bangsa. Persoalan - persoalan besar semisal, demokrasi yang terpuruk, korupsi yang akut, krisis yang berkepanjangan, kepemimpinan yang lemah kesemuanya diandalkan bisa diselesaikan lewat pemilu. Namun, hingga saat ini harapan perubahan yang di gantungkan kepada partai termasuk partai - partai islam masih jauh dari harapan. Bahkan kini bangsa indonesia semakin dipersimpangan jalan.

Berbicara kembali mengenai partai islam sampai sejauh ini masih belum menunjukan moralitas politiknya secara benar. Sehingga suara - suara ketidakpercayaan terhadap parpol islam pun kerap diungkapkan oleh masyarakat karena perilaku mereka juga tidak jauh berbeda dengan politisi yang lainnya.

Dalam konteks mengahadapi pemilu 2009 pun ketidak percayaan kepada para politisi islam pun menjadi besar. Karena mereka menganggap semua sama saja, ketika mereka berkuasa dianggap korupsi juga. Apalagi, selama ini performansi mereka didunia politik juga sangat mengecewakan. Namun, pertanyaan – pertanyaan itu memang wajar muncul kepermukaan. Pertanyaan – pertanyaan tersebut sebenarnya bukanlah suatu penolakan akan kehadiran para partai politik dan politisi islam dipanggung politik, namun lebih merupakan tuntutan akan konsistensi perjuangan para politisi islam itu sendiri. Karena sesungguhnya masyarakat butuh bukti yang nyata ketimbang janji - janji yang tak pasti.

Sesungguhnya perubahan yang diharapkan oleh masyarakat lewat jalur parlemen tidak akan pernah bisa terwujud selama partai politik islam belum memainkan perannya dengan baik. Paling tidak dalam rangka mewujudkan perubahan dinegri ini, partai politik islam harus memainkan 5 (lima) peranannya. Pertama, Peran fundamentasi. Seharusnya partai politik islam menjadi tempat untuk penginternalisasian nilai - nilai islam bagi para kader dan simpatisannya dengan konsep pembinaan islam secara berkesinambungan. Sehingga perilaku yang dimunculkan adalah perilaku - perilaku yang beradab karena bersumber pada akidah islam. Pada peran fundamentasi ini parpol islam juga seharusnya mensosialisasikan kejelasan visi dan misi serta arah yang akan dicapai. Serta memahamkan bahwa partai politik bukanlah segala - galanya dan hanya merupakan wadah, yang paling penting adalah nilai - nilai islam itu terus bersemai dalam setiap kader partai. Sehingga islam sebagai ajaran moral sejalan dengan moralitas yang ditunjukan pemeluknya dalam hal ini para politisi islam.

Kedua, Peran Pendidikan ( Edukasi). Sehebat apapun satu partai islam dalam menampilkan performa politiknya tidak akan bisa melakukan perubahan besar untuk bangsa ini, sebab perubahan hanya bisa dilakukan bersama - sama. Oleh karenanya penting bagi partai islam juga untuk menyebarkan nilai - nilai islam ini kepada yang lainnya, dalam bahasanya adalah dakwah. Melalui proses interaksi dan komunikasi menjadi media penting untuk melakukan perubahan perilaku pada politisi yang lain sehingga bisa memunculkan adab - adab yang baik. Artinya pada fungsi ini memberikan pendidikan politik kepada partai yang lain dan masyarakat bahwa berpolitik harus dibingkai dengan moral.

Ketiga, Peran Estetikasi. Sesungguhnya kehadiran partai islam menjadi pertaruhan tersendiri bagi nama islam. Karena keberadaan mereka diparlemen mengusung bendera islam. Maka, partai dan politisi islam ini dituntut untuk menampilkan perilaku yang terpuji, agar islam yang sudah cantik ini menjadi tidak tercoreng karena ulah dan perilaku dari para partai politik islam. Maka, tugas mereka adalah bagaimana mempercantik islam dengan perilaku yang enak untuk dilihat oleh masyarakat dan menjadi panutan bagi yang lain.

Keempat, Peran Legislasi. Kehadiran partai islam di parlemen seharusnya dimanfaatkan untuk membuat peraturan yang mengakomodir kepentingan umat islam dengan semisal membuat perda - perda anti kemaksiatan dan juga membuat regulasi yang berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kelima, Peran Reposisi. Sejatinya kehadiran parpol islam digelanggang politik ini, menjadikan posisi tawar umat islam menjadi meningkat. Partai islam seharusnya menjadi pembela kepentingan umat dan islam menjadi rahmatan lil alamin.

Jadi, partai politik islam kedepan harus memainkan perannya yang demikian. Jika tidak, kita sebagai masyarakat tidak bisa berharap banyak kepada partai islam yang ada meskipun secara kuantitas agak besar. Kemudian, yang mesti menjadi agenda penting bagi partai islam kedepan adalah bagaimana menyatukan visi dan kejelasan tujuan, bukan lagi terlalu asyik membicarakan koalisi dan aliansi calon presiden. Mereka sesungguhnya telah melupakan kewajiban utama partai politik yaitu, memikirkan, menyusun dan mendiskusikan agenda - agenda reformasi atau agenda perubahan dinegri ini semisal korupsi yang akut, krisis yang berkepanjangan, kepemimpinan yang lemah dan lain sebagainya.

Menjelang pemilu 2009 ini mudah - mudahan parpol islam bukan hanya disibukan dengan masalah calon presiden saja, melainkan lebih difokuskan pada upaya perbaikan politik umat islam masa depan. Sehingga perkembangan politik islam yang menurut Eep Saefullah Fatah terjebak oleh kekeliruan - kekeliruan lama mereka, yakni, mereka lebih suka marah ketimbang melakukan politisasi, kalangan islam lebih senang mengurusi kulit ketimbang isi, kalangan islam lebih mudah terpesona kepada keaktoran ( figuritas) bukan pada isme atau wacana yang diproduksinya, perilaku politik islam kerap dilakukan sebagai reaksi bukan proaksi dan umat islam senang membuat kerumunan bukan barisan. Wallahu’alam

PEMERINTAH DAN KRISIS KEPERCAYAAN

Dalam harian kompas (3/9/2007) diberitakan bahwa masyarakat tak lagi mempercayai Negara dan birokrasi. Hal ini meyebabkan posisi Negara semakin tambun dan melemah. Padahal Negara memiliki fungsi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan bukan semakin membebani rakyat. Fenomena seperti kenaikan tol, kontroversi konversi minyak tanah, buruknya pengelolaan transportasi laut, harga-harga sembako yang terus merangkak naik, menjadi penanda semakin lemahnya institusi negara.
Ketidakmampuan Negara dalam memberikan kesejahteraan ini lah yang akhirnya menjadikan rakyat semakin tidak percaya. Padahal kepercayaan (Trust) adalah modal social yang dibutuhkan untuk mengkonkritisasi sejumlah proyek-proyek kesejahteraan social.
Francis Fukuyama (2001), mendefinisikan Trust atau kepercayaan sebagai harapan akan keteraturan, kejujuran dan perilaku kooperatif yang muncul dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma serta aturan yang disepakati dan dijalankan bersama demi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Norma ini bisa berisi persoalan adiluhung berkaitan dengan Tuhan, Agama dan keadilan.
Namun, Kepercayaan agaknya sudah menjadi barang langka di negeri ini. Saling curiga dan berbohong sudah terbiasa. Pejabat terbiasa membohongi rakyat hingga rakyat pun telanjur tidak percaya pada pejabat. Padahal, kepercayaan sangat dibutuhkan bagi pengembangan masyarakat dan kemajuan sebuah bangsa secara ekonomi, politik, sosial dan budaya.
Ketidakpercayaan rakyat bukan hanya pada terjadi pada pejabat atau tokoh politik saja tapi juga pada tokoh-tokoh publik lainnya yaitu, tokoh agama, intelektual, ekonom, seniman, aktifis mahasiswa, dan sebagainya.
Maka tak heran jika masyarakat tidak lagi pernah peduli dengan persoalan pembicaran tentang perubahan. Fakta seperti ini wajar muncul dimasyarakat. Sebab, janji perubahan yang sejak dahulu di gembar gemborkan oleh semua kalangan tak juga kunjung tiba. Hal ini menyebabkan rakyat menjadi frustasi, putus asa dan kehilangan motivasi dalam menyikapi persoalan pembangunan.
Reformasi dan demokratisasi yang hadir pada tahun 1998 tentu menjadi tumpuan harapan publik akan perbaikan bangsa ini. Namun, sejak reformasi dicetuskan dan demokrasi mulai tumbuh ternyata perubahan nasib rakyat tak kunjung datang. Mimpi kesejahteraan yang dahulu menggelayut tatkala reformasi diperjuangkan seolah kini raib entah kemana. Jadilah kini reformasi dan demokrasi menjadi tertuduh. Cukup banyak orang menyalahkan reformasi sebagai penyebab kehidupan dinegri ini menjadi lebih sulit. Reformasi semakin menyebabkan rakyat menjadi repot-nasi. Harga-harga mahal, sekolah masih tetap mahal, PHK terjadi dimana-mana, pengangguran semakin meningkat serta kemiskinan yang semakin tak terkendali.
Kondisi ini persis seperti yang ungkap oleh Eef saefullah Fatah : Demokratisasi adalah pergumulan antara harapan dan kekecewaan, kabar baik dan kabar buruk, masa depan yang benderang dan masa lampau yang gulita. Sejak reformasi tahun 1998 sampai saat ini, membuktikan betapa harapan, kabar baik, dan masa depan benderang tak selalu jadi pemenang. Ia tak hanya menghasilkan para pemenang dan penikmat tapi juga para pecundang dan korban. Bagi sebagian kita, hal-hal baik yang dijanjikan demokratisasi datang terlalu lamban, malu-malu, satu persatu, sementara hal-hal buruk dibaliknya dan yang semestinya dilawannya justru selalu menyalip, datang lebih cepat dan berombongan. Ia pun jalan panjang, melelahkan dan seolah tak berujung.
Lantas, apakah kita mesti berputus asa dengan situasi yang serba pelik itu. Disatu sisi demokrasi adalah jembatan kebebasan untuk menentukan perjalanan hidup menuju perbaikan, disisi lain demokrasi memiliki jebakan lain yaitu kebebasan yang tak terkendali, politik yang carut marut, pertikaian, konflik, pembangunan ekonomi yang terhambat sehingga kesejahteraan yang dijanjikan oleh demokrasi semakin kabur dan bak fatamorgana.
Krisis Legitimasi
Tentu saja krisis kepercayaan ini akan menimbulkan krisis politik yang berlarut-larut tanpa solusi, membuat borok-borok makin bau, ditambah kurangnya kapabilitas dan komitmen para lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kemudian hal ini akan menyebabkan –seperti yang disebut Habermas- munculnya krisis legitimasi, yaitu krisis yang bercirikan ketidak percayaan terhadap lembaga-lembaga penyelenggara negara .
Setelah krisis legitimasi, akan muncul krisis pamungkas, yakni krisis motivasi - hilangnya semangat dan timbul rasa putus asa dari sebagian besar rakyat Nusantara terhadap tingkah polah para pemimpinnya. Krisis motivasi akan menurunkan produktifitas kerja sub sistem sosio kultural yang diperlukan oleh sub sistem ekonomi, lalu ketidak percayaan terhadap sistem politik.
Penghianatan Agen
Masalah ketidakpercayaan ini muncul tentu bukan berarti tidak adanya manusia baik dinegri ini. Hanya saja para ”agen perubahan” yang sudah menjadi icon public hampir kebanyakan berselingkuh dan berkhianat terhadap komitmen perubahan. Mereka berkhianat, menghindar atau menyalahgunakan peran dan fungsi yang selayaknya mereka mainkan di tengah masyarakat untuk perubahan.
Sejarawan Inggris, Arnold Toynbee, menggarisbawahi peranan para agen perubah dalam teori "minoritas kreatif". Mereka potensial menjadi sejumlah kecil orang yang memiliki energi lebih besar dari masyarakatnya yang letih, memiliki kejernihan di tengah lautan kekeruhan pikiran di sekitarnya, memiliki semangat jauh lebih besar dari masyarakatnya yang putus asa, memelihara dan terus menyebarluaskan optimisme akan besok yang lebih baik di tengah luapan pesimisme di sekitar mereka. Dan, peradaban besar, kata Toynbee, tidak pernah dibangun oleh orang banyak, tetapi oleh orang sedikit semacam itu.
Namun, bangsa kita saat ini tengah mengalami kelangkaan manusia-manusia seperti itu. Kita telah banyak mengalami defisit agen perubah, baik dari kalangan birokrat, politisi, seniman, aktifis mahasiswa, kaum agamawan, dan lain sebagainya.
Para birokrat berkhianat menjadi pelayan bangsa, bahkan mereka menjadikan diri mereka raja. Urusan publik menjadi lancar kalau ada ”uang siluman”. Para politisi tidak lagi sibuk mengurusi masalah regulasi dan penganggaran yang berpihak kepada urusan-urusan publik. Mereka hanya sibuk mengotak-atik angka –angka sejumlah proyek, main intrik politik dan semacam dagelan lainnya. Para seniman tidak lagi menjadi pengkritik-pengkritik sosial politik yang ulung. Para seniman kini lebih asyik menjadi agen-agen pemerintah. Lebih senang kepada seni popular, karena budaya pop lah yang sedang trend kemudian melupakan tugas untuk membantu membangun karakter bangsa lewat seni.
Para agamawan tak lepas dari persoalan serupa. Selayaknya mereka memainkan peranan sebagai pembentuk kesadaran dan kekuatan serta perebut kesempatan bagi para jemaah mereka. Selayaknya mereka membangun kesadaran jemaah untuk tidak beragama secara buta, melainkan secara rasional dan dewasa. Alih-alih membangun jemaah seperti itu, para agamawan cenderung senang termanjakan para pengultus, pengikut dan massa.



Menjadikan Diri Kita Agen
Krisis yang melanda bangsa saat ini bukanlah merupakan bahaya besar bangsa ini. Jadi ia tidak perlu disesali apalagi dikutuk. Kita hanya perlu menyadari bahwa defisit ”agen perubahan” lah problem yang paling besar dalam era demokrasi saat ini. Hal itu menandakan kelangsungan hidup atau kehancuran sebuah bangsa.
Namun tentu kita tak perlu berharap menantikan kembali hadirnya para agen seperti kita sedang menunggu godot atau ratu adil. Sesungguhnya agen perubahan bukan hanya mereka yang berprofesi sebagai pejabat publik, aktifis mahasiswa, seniman, budayawan, kaum agamawan, dan tokoh-tokoh publik lainnya. Agen perubahan juga bukanlah tokoh suci dari langit yang diturunkan ke bumi untuk menyelesaikan persoalan manusia dengan mukjizat, secepat kilat dan kemudian kembali lagi ke langit.
Para agen itu tentu saja sudah ada disini. Mereka ádalah aku, kau, dan kita semua. Kita hanya belum memulai untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekeliling kita. Merakit kerja-kerja kecil jadi sebuah gunung. Orang-orang biasa seperti itulah yang kita butuhkan yang mampu melakukan kerja-kerja besar. Bukan orang-orang yang tampak besar tapi hanya melakukan kerja-kerja kecil lalu menulisnya dalam autobiografinya.
Membangun kualitas orang per orang yang tak bergantung pada tokoh atau agen adalah jalan keluar dari defisit agen dan meluasnya ketidakpercayaan pada tokoh yang makin menggejala di tengah kita. Tokoh atau agen memang penting, tetapi yang lebih penting adalah membangun orang per orang yang justru terus terjaga dan pada akhirnya ikut menjaga dan mengawasi peran-peran keagenan dan ketokohan.

MEREBUT KEMBALI KEMERDEKAAN

Mungkin saat ini dari istana kepresidenan sampai tingkat RT sedang menyiapkan pesta dan lomba-lomba menyambut hari kemerdekaan bangsa indonesia. Mulai dari lomba balap karung sampai panjat pinang menjadi bagian rutinitas pengisi perayaan hari kemerdekaan dinegri ini. Tentu, kita semua bersyukur atas Rahmat Allah SWT – seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD’45 - kemerdekaan dari penjajah akhirnya bisa dinikmati oleh rakyat indonesia. Namun, sesungguhnya tujuan kemerdekaan yang telah kita dapatkan ini bukan hanya lepas dari belenggu penjajahan fisik saja, namun dari bentuk penjajahan yang lain. Penjajahan ekonomi, penjajahan politik dan sebagainya.

Dan yang tidak boleh terlupakan adalah, bahwa sesungguhnya tujuan kemerdekaan yang telah kita nikmati ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam ketertiban dunia.

Namun, sejak kemerdekaan dulu negeri kita belum berjalan dengan baik dan masih tertatih dalam membangun negri ini . Pada dasarnya, hidup kita terasa semakin sulit. Masih banyak sekali orang miskin disekitar kita. Penderitaan makin banyak. Terhitung sejak kemerdekaan dulu, berapa generasi kini sudah beranjak dewasa, bahkan tua . Kebanyakan dari mereka mendapat banyak kesulitan agar bisa bertahan hidup dan ingin meninggalkan negeri ini. Mereka bersedia bekerja keras di Arab Saudi, malaysia dan negara lainnya yang jauh dari tanah air dan terpisah dari orang-orang yang mereka kasihi. Mereka sudah bersedia diperlakukan secara hina oleh majikan mereka dinegara-negara tersebut yang hanya sekedar mendapat upah beberapa dolar lebih banyak untuk menghidupi keluarganya di rumah.

Hutang Luar Negri

Kita baru sedikit sekali membangun negeri ini dan tidak punya tabungan apa-apa untuk masa depan anak – anak kita. Para politisi kita mengambil keputusan yang amat tidak bijaksana. Mereka telah meminjam sejumlah besar uang dari barat. Kita berhutang sangat besar sekali yang jumlahnya lebih besar dari anggaran belanja negara kita..

Meminjam uang dari negara lain tak ubahnya dengan Anda dan Saya berhutang kepada bank setempat atau kepada seorang teman. Hutang pribadi kita, tentunya menjadi tanggung jawab kita sendiri. Akan tetapi, kalau pemerintah kita meminjam dari negara lain, kita semua yang bertanggung jawab untuk melunasinya. Jika saja, hutang luar negeri ini secara bijaksana ditanamkan atau digunakan kepada hal yang lebih produktif, seharusnya kita sudah lama berada dalam keadaan yang lebih baik dan mampu melunasi hutang kita. Sayangnya, hampir semua pinjaman itu digunakan untuk kegiatan konsumtif. Bahkan sekitar 30 % hutang tersebut telah dikorup.

Selama ini, hampir setiap hutang disebutkan sebagai bantuan luar negeri dan perincian tingkat bunga serta berapa utang yang sudah dibayar tidak boleh diketahui oleh rakyat. Akhirnya, kita melunasi hutang – hutang kita dengan dengan menjual aset-aset negara kita, menggadaikan sumber daya alam kita.

Hutang luar negeri semacam ini semakin membuat kita miskin, hutang ini juga membuat standar hidup kita menjadi rendah, tapi kita tidak menyadarinya. Para politisi kita banyak menciptakan dalih. Bagaimanapun juga mereka telah menjual negeri ini sepotong demi sepotong, menguras habis sumber mineral kita dan menimbun hutang yang akan dibebankan diatas pundak kita dan anak-anak kita.

Kita dulu telah mampu mengalahkan belanda dan jepang dan memperoleh kemerdekaan, tapi kita belum mampu membebaskan diri kita sendiri dari jerat ekonomi yang telah dipasang oleh negara-negara barat. Kita tidak bisa melihat musuh kita, tapi hanya merasakan kehadirannya dalam segala tingkat kehidupan kita, inilah imperialisme baru, yang dirancang untuk mempertahankan dominasi negara-negara barat atas negeri , politik dan kehidupan kita.

Jika anda terus menerus meminjam uang untuk menghidupi keluarga anda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, cepat atau lambat anda harus menjual harta milik anda, rumah dan tanah anda untuk melunasi hutang. Ini tidak boleh dibiarkan, negara-negara barat punya hak untuk menggadaikan negara kita, mereka bisa mengklaim hampir semua yang kita miliki, tanah dan sumber-sumber mineralnya, mereka telah mencengkram negeri kita. Mereka mempengaruhi hampir semua yang kita lakukan dinegeri ini, politik kita dan cara hidup kita.

Kita memiliki negeri yang elok dengan gunung yang indah dan hamparan lautnya yang luas. Kita telah mewarisi budaya yang amat baik sejak dulu. Rakyat kita suka bekerja keras, rajin, taat hukum dan punya dedikasi. Hanya saja saat ini, rakyat kita membutuhkan bimbingan, macam bimbingan yang tepat dan contoh yang baik yang akan memperbaiki kehidupan mereka dan anak-anak mereka dimasa depan.

Mungkin kita perlu waktu untuk mengejar ketertinggalan dari negeri negeri barat, tapi kita bisa melakukannya. Jika kita kehilangan kesempatan ini, negeri kita bersama negara-negara dunia ketiga lainnya akan menjadi negeri yang kumuh ditengah masyarakat barat.

Bangsa Klien

Menurut Kuntowijoyo - Melalui modal dan produk, kita menjadi klien Amerika, Eropa, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan RRC. Melalui tenaga kerja Indonesia (TKI)/ tenaga kerja wanita (TKW), kita menjadi klien Malaysia dan Timur Tengah. Melalui teve, kita menjadi klien Amerika, Jepang, Amerika Latin, Taiwan, dan India. Melalui utang, kita menjadi klien IMF, Bank Dunia, ADB, CGI, dan IDB.

Tentu kita masih menggantungkan harapan kita kepada SBY dan JK untuk dapat mengubah bangsa klien menjadi bangsa mandiri. Sementara itu, mentalitas kita pun juga harus berubah. Pada tahun 1945, kita sudah berubah dari bangsa terjajah menjadi bangsa mandiri. Kemudian kita terpuruk menjadi bangsa klien. Kalau salah urus, dari bangsa klien kita bisa jadi bangsa kuli, dari bangsa kuli menjadi "gelandangan di rumah sendiri"-istilah Emha Ainun Nadjib.

Karena sekarang ini kita menjadi bangsa klien, mentalitas kita telah rusak. Agar supaya mentalitas itu tidak mengganggu kesehatan mental elite dan massa, harus dilakukan perubahan. Perubahan itu ialah dari bangsa klien kembali jadi bangsa yang mandiri.

Marilah kita berusaha agar jangan terjatuh kelubang ketidak berdayaan dan hidup tanpa harapan. Ingat ! Tuhan membantu orang-orang yang menolong diri mereka sendiri. Oleh karena itu dalam momentum kemerdekaan ini, kesadaran untuk bangkit dari keterpurukan adalah keniscayaan. Dan mari kita rebut kemerdekaan kita kembali. sehingga kita menjadi bangsa yang sungguh-sungguh merdeka dan mandiri sebagai sebuah bangsa!. Wallahu’alam.

CITRA BURUK LEMBAGA LEGISLATIF

Seorang sahabat pernah bertanya kepada saya setelah saya selesai menjadi ketua salah satu organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di Banten. Ia bertanya tentang rencana dan hal apa yang ingin saya capai kedepan. Saya jawab secara spontan saja “Pokoknya saya mo nyalon legislative tahun 2009”. Padahal jawaban saya juga tidak terlalu serius-serius amat. Tapi kawan saya tadi mengomentari rencana saya tersebut. Ia bilang berjuang itu masih banyak lahan yang lain bukan hanya jadi anggota dewan, lagian jadi anggota dewan kerjaannya nggak halal. Begitulah kira-kira kawan saya mengomentari tentang legislatif. Saya sempat berfikir dan bertanya-tanya, apakah memang seburuk itukah citra lembaga legislatif dan anggota dewan? . Ternyata menjadi anggota dewan dianggap pekerjaannya tidak halal dan cenderung berperilaku korup. Jangan-jangan komentar kawan saya tadi mewakili persepsi hampir seluruh masyarakat terhadap lembaga legislatif dan anggota dewan.

Ternyata benar saja, persepsi kawan saya tadi ternyata tidak jauh berbeda dengan hasil survei TII (Transparency International Indonesia) yang menempatkan parlemen atau legislatif sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Hal ini tentu bukanlah berita yang mengagetkan. Berita tersebut lebih berperan menguatkan daripada mengagetkan. Sebab, performa lembaga perwakilan rakyat memang sudah tidak terlalu baik.

Mungkin benar, seperti yang dikatakan Ketua DPR Agung Laksono, dalam penelitian tersebut, ada faktor kesalahan. Namun, tingkat kesalahan itu -seandainya ada- bisa dipastikan tidak akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil survei TII tersebut.

Mengapa demikian? Jawabannya, -sekali lagi- karena tingkat kepercayaan rakyat kepada dewan memang sudah sedemikian rendah. Sudah sekian lama rakyat disuguhi berita korupsi yang melibatkan dewan. Rakyat juga menyaksikan, banyak perilaku dewan yang mengarah ke tindak korupsi. Juga perilaku tidak etis lainnya.

Buruknya citra lembaga legislative semakin jelas saja semenjak dikeluarkan PP No.37 tahun 2006 yang memberikan banyak tunjangan kepada anggota dewan. Kebijakan ini merupakan suatu regulasi yang dibuat untuk memberikan "subsidi" yang sangat besar kepada wakil rakyat di daerah-daerah.. Penggunaan keuangan daerah yang sudah seharusnya lebih diutamakan untuk kepentingan publik menjadi terabaikan dengan adanya PP 37/2006 dikarenakan alokasi yang cukup besar harus disiapkan untuk para anggota dewan daerah sehingga alokasi-alokasi untuk kepentingan publik harus dipangkas untuk memenuhi tuntutan para anggota dewan .

Keberadaan PP 37/2006 telah melanggar azas pengelolaan keuangan Negara yaitu: efesien, ekonomis, kepatuhan, disiplin anggaran dan keadilan. Dengan adanya kenaikan penghasilan anggota dewan yang dibebankan dalam APBD merupakan suatu bentuk ketidak sesuaian dengan azas pengelolaan keuangan Negara. Dalam APBD disyaratkan yang lebih diutamakan adalah peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan pelayanan kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum.

Tentu saja sangat tidak etis menambah jumlah tunjangan ditengah situasi masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan.Padahal kinerja lembaga legislatif selama ini sangat tidak memuaskan. Ditambah lagi kesulitan ekonomi yang masih membelit rakyat. Hal inilah yang semakin memperburuk citra lembaga legislatif yang dianggap kerjanya hanya duduk, dengar dan duit.

Perilaku Korup

Ada sebagian bahkan hampir seluruh anggota legislatif kita masih tetap merasa kurang mendapat gaji dan tunjangan. Padahal jumlah gaji dan tunjangan untuk mereka sangatlah besar. Yang menjadikan para anggota legislatif kita selalu merasa kekurangan adalah karena sebagian gaji mereka harus mereka setorkan ke partai mereka masing-masing. Belum lagi sebagian masyarakat kita yang juga menganggap para anggota legislatif adalah orang yang berduit. Maka, proposal-proposal permohonan bantuan dana menumpuk dimeja para anggota legislatif kita. Tentu saja jika tidak memberi uang akan dianggap pelit dan khawatir tidak dipilih lagi pada periode mendatang. Padahal budget mereka dari gaji tentu tidaklah cukup untuk meladeni permintaan masyarakat atau konstituen mereka. Maka jadilah para anggota dewan tersebut bermain proyek, korupsi dan sebagainya.

Tugas besar para anggota legislatif kedepan adalah memperbaiki citranya. Agar lembaga legislatif tidak lagi dianggap lembaga korup, tidak berpihak kepada rakyat, tidak hanya duduk, dengar dan duit saja. Hal ini mutlak dilakukan. Sebab, bagaimana mungkin cita-cita untuk memperbaiki nasib masyarakat ini akan terwujud jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat yang notabene adalah yang memberikan mandat untuk memperjuangkan nasib rakyat. Padahal kepercayaan (Trust) menurut Francis Fukuyama adalah modal sosial (Social Capital) yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tentu saja krisis kepercayaan ini akan menimbulkan krisis politik yang berlarut-larut tanpa solusi, membuat borok-borok makin bau, ditambah kurangnya kapabilitas dan komitmen para anggota legislatif. Kemudian hal ini akan menyebabkan –seperti yang disebut Habermas- munculnya krisis legitimasi, yaitu krisis yang bercirikan ketidak percayaan terhadap lembaga-lembaga penyelenggara negara .

Setelah krisis legitimasi, akan muncul krisis pamungkas, yakni krisis motivasi - hilangnya semangat dan timbul rasa putus asa dari sebagian besar rakyat Nusantara terhadap tingkah polah para pemimpinnya. Krisis motivasi akan menurunkan produktifitas kerja sub sistem sosio kultural yang diperlukan oleh sub sistem ekonomi, lalu ketidak percayaan terhadap sistem politik.

Oleh karena itu anggota legislatif kita kedepan dalam rangka memperbaiki citranya hendaknya lebih peka kepada persoalan masyarakat dan melakukan tugas dan fungsi secara baik. Baik dari aspek legislasi, budgeting maupun pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana para anggota legislatif kita memproduksi kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Jika perilaku anggota legislatif tak juga kunjung membaik. Maka, malapetaka dahsyat tidak akan kunjung surut menerpa negri kita. Kalau masyarakat tidak percaya lagi kepada anggota legislatif yang notabene adalah wakil mereka. Lantas, kepada siapa suara dan aspirasi akan kita titipkan kelak untuk memperjuangkan nasib ini ?. Wallahu’alam.

JANGAN TITIPKAN REFORMASI PADA SIAPAPUN!!!

Sewindu reformasi seakan tak ada artinya jika rakyat masih sulit mendapatkan nasi. Perilaku korup masih menggejala dalam jiwa para birokrat, politisi bahkan rakyatnya. Namun tentu saja kita juga berbahagia karena cengkraman tirani telah tumbang. Demokratisasi dan era kebebasan menjadi ”imbalan” yang bisa kita nikmati kini.

Hanya saja, saat ini rakyat telah melewati masa kebebasannya dan kebutuhannya menjadi mendesak adalah dalam peningkatan demokrasi ekonomi bukan lagi demokrasi politik. Selama ini terbentang jarak antara demokrasi dengan harapan rakyat mendapatkan nasi. Padahal rakyatlah yang selama ini bekerja keras memperjuangkan dan membangun rumah indonesia serta memberikan yang terbaik . Namun rakyat tak pernah menikmati hasilnya. Hanya segelintir elitlah yang menikmati kue pembangunan di negri ini. Hal ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Soekarno dalam kitabnya Di Bawah Bendera Revolusi ” Rakyat jelata berkorban membangun rumah indonesia yang megah, tapi mereka tak pernah menikmatinya” .

Jadilah kini, delapan tahun –menginjak sembilan tahun- reformasi ternyata menampakkan wujudnya yang sejati. Sebuah perebutan bangkai gajah oleh ribuan belatung yang tak bisa kenyang, dengan kebusukan yang membahana menjadi hal biasa. Terlalu sibuk mengurusi sempalan sempalan daging busuk pengurus negeri ini yang mengabaikan tiang terkuat dari suatu negara; warga negara yang notabene rakyat jelata!

Tentu saja proses reformasi ini tidak boleh menjadi repetisi sejarah kelam perjuangan rakyat. Sebagaimana telah terjadi pada fase-fase sebelumnya. Hal ini akan mengakibatkan rakyat menjadi jenuh dan muak dengan janji-janji elit. Kalau sebelumnya rakyat berjuang untuk mendapatkan kebebasannya, bukan tidak mungkin suatu saat rakyat akan lari dari kebebasannya.

Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa proses reformasi nanti bukanlah merupakan janji kosong tanpa harapan. Bahwa ia merupakan sejarah yang pasti arahnya. Sejarah yang mampu mengembalikan kepercayaan dan optimisme rakyat .

Seperti juga penulis-penulis dalam buku ini – yang semuanya masih sangat muda- tidaklah pesimis melihat keadaan. Optimisme itu tetap muncul. Banyak hal yang hendak mereka perbuat. Jika meminjam puisinya Chairil Anwar- Tapi kerja belum selesai , belum apa-apa – kami sudah beri kami punya jiwa- kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Yang kini dibutuhkan hanyalah komitmen-komitmen baru. Terutama dari kaum muda. Sebab, kaum mudalah yang punya masa depan dan pewaris sah negri ini. Estafeta reformasi harus terus disambut oleh pejuang-pejuang baru. Biarlah mereka yang dulu memperjuangkan reformasi sekarang berdiam diri dan menikmati gelimang kekuasaan. Atau sebagiannya lagi putus asa karena reformasi tak juga berujung pada perbaikan yang diharapkan. Tapi Reformasi tak pernah mati. Yang mati adalah hati nurani kita. Dan ingat pesan beberapa penulis dalam buku ini. Jangan titipkan reformasi pada siapapun!!.